Project Owner : Dinas PUPR Cipta Karya Project Value : Rp 45 Miliar Project Schedule : 2025
Description : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, bersama sejumlah anggota legislatif lainnya, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan pembangunan Bandara Mahakam Ulu, proyek strategis yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi Kaltim tahun 2025.
Dalam pernyataannya, Ekti menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp40 hingga Rp45 miliar untuk mendukung proyek ini.
Perpindahan kewenangan ini baru terjadi dalam dua hari terakhir. Awalnya proyek ini di bawah Dishub, tapi karena tidak ada nomenklatur, akhirnya dialihkan ke Cipta Karya," terang Ekti.
Terkait pelaksanaan proyek, proses tender diperkirakan bisa dimulai sekitar tiga bulan ke depan, tergantung dari selesainya perencanaan teknis.
Ekti menyatakan harapannya agar proses lelang bisa dipercepat jika memungkinkan.
"Proses perencanaan memakan waktu sekitar dua bulan, lalu dilanjutkan dengan tender. Kalau memungkinkan, kita ingin tender bisa dimajukan," katanya.
Untuk mendukung kelancaran proyek, DPRD menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Mahulu.
Nantinya, kerja sama tersebut akan dituangkan dalam bentuk roadmap dan Memorandum of Understanding (MoU).
Ekti menyebutkan bahwa roadmap akan disusun oleh Asisten I Setkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso, dan ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara Bupati Mahulu dan Gubernur Kaltim.
"Nanti akan ada pembagian peran yang jelas lewat MoU antara dua pihak," ujarnya.
Politisi Gerindra itu menambahkan, pembangunan bandara menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka keterisolasian wilayah Mahulu.
Dengan adanya bandara, diharapkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin meningkat.
"Kami berharap bandara ini segera terwujud agar akses transportasi masyarakat Mahulu terbuka lebar, dan ekonomi bisa tumbuh lebih cepat," tutup Ekti "Kunjungan kerja saya ke Mahulu ini untuk memastikan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Karena dari APBD Provinsi tahun 2025, sudah ada alokasi anggaran pembangunan bandara," ujarnya.
Ekti menjelaskan, selain meninjau lokasi, kunjungan ini juga difokuskan pada pengecekan kesiapan dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Dokumen-dokumen tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan oleh Dinas Cipta Karya Provinsi Kaltim.
Sebelumnya, rencana pembangunan bandara sempat berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan.
Namun karena tidak ditemukan nomenklatur yang sesuai, tanggung jawab proyek akhirnya dialihkan ke Dinas PUPR Cipta Karya.
.jpg)
