|
PT Pertamina (Persero) mendesak pemerintah untuk segera memutuskan masalah kontrak kerja sama Blok West Madura yang akan berakhir pada Mei 2011 menyusul semakin derasnya pengurangan produksi blok tersebut dari 19.000 barel per hari menjadi hanya 13.000 bph.
Vice President Corporate Communications Pertamina M. Harun mengatakan kenaikan harga minyak mentah belakangan ini seharusnya bisa menjadi insentif bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk menaikkan produksinya.
Akan tetapi, hingga kini produksi minyak mentah di dalam negeri masih terseok-seok, yaitu hanya sekitar 904.175 bph.
Blok West Madura, katanya, merupakan salah satu blok migas yang mengalami penurunan produksi secara tajam saat ini. Semula, imbuh Harun, produksi blok yang dioperatori oleh Kodeco tersebut bisa mencapai 19.000 bph, namun turun menjadi hanya 13.000 bph.
"West Madura sampai sekarang belum diputuskan oleh pemerintah mengenai operatorshipnya. Padahal kami sudah mengirim surat hingga lima kali kepada pemerintah untuk mendapatkan surat mandat tersebut karena kontrak akan berakhir Mei nanti, tetapi sampai sekarang belum direspons," katanya.
Menurut dia, produksi minyak di blok itu sudah turun dari 19.000 bph menjadi hanya 13.000 bph. Padahal, jika Pertamina bisa mendapatkan surat mandat segera, pihaknya menjamin bisa meningkatkan produksi West Madura hingga 30.000 bph. "Tim kami sudah siap, tinggal suratnya belum ada."
Hak partisipasi Blok West Madura saat ini dikuasai masing-masing oleh Pertamina (50%), CNOOC (25%), dan Kodeco (25%) yang sekaligus bertindak selaku operator. Pertamina meminta kepada pemerintah untuk bisa mendapatkan porsi hak partisipasi hingga 60% sekaligus pemindahan operatorship kepada perusahaan pasca berakhirnya kontrak lama pada Mei 2011.
Bagi para pengguna via blackberry, info proyek dan detail tender lainnya dapat dilihat di versi web www.tender-indonesia.com.
|
