|
Pemerintah mewajibkan PT PLN (Persero) membeli listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan harga ditetapkan maksimal US$ 9,7 sen per kWh.
Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 2 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT PLN Melakukan Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
Dalam permen yang ditandatangani Menteri ESDM Darwin Saleh pada 16 Februari 2011, disebutkan, pembelian tenaga listrik itu baik dari hasil lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi, maupun pemberian kuasa atau izin pengusahaan panas bumi sebelum UU No 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
Disebutkan, harga maksimal US$ 9,7 sen per kWh berlaku pada pembelian tenaga listrik di sisi tegangan tinggi.
Kewajiban PLN membeli listrik dari PLTP sesuai harga lelang tersebut bersifat final dan tanpa negosiasi.
Disebutkan pula, terhadap hasil lelang panas bumi sebelum Permen ESDM 2/2011 yang harga tenaga listriknya di bawah US$ 9,7 sen per kWh, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi harga pembelian tenaga Iistrik oleh PLN yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian jual beli.
Sedangkan hasil lelang yang harganya melebihi US$ 9,7 sen per kWh, maka wajib dilakukan negosiasi berdasarkan harga perkiraan sendiri PLN dan harus disetujui Menteri ESDM sebelum dituangkan dalam perjanjian jual beli.
Permen tersebut juga menyebutkan, dalam penugasan pembelian tenaga listrik dari PLTP tersebut, Menteri ESDM menerbitkan surat penugasan kepada PLN dengan tembusan Menteri BUMN.
Surat punugasan itu berlaku sebagai persetujuan penunjukan langsung pembelian tenaga listrik panas bumi hasil lelang oleh PLN dan persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PLN untuk selanjutnya dituangkan dalam perjanjian jual beli.
Pasal lain menyebutkan, harga pembelian tenaga listrik dari pemegang wilayah kerja sebelum UU Panas Bumi berpedoman pada harga maksimal US$ 9,7 sen per kWh dan wajib dilakukan negosiasi.
Hasil negosiasi tersebut harus mendapatkan persetujuan menteri.
Permen itu juga menyebutkan, apabila terjadi kegagalan dalam kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, maka risiko ditanggung pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi, atau pemegang izin usaha panas bumi.
Sementara, apabila kegagalan eksplorasi dan studi kelayakan tidak diusahakan pemegang kuasa pertambangan panas bumi, maka risiko menjadi tanggung jawab pengembang panas bumi.
Apabila kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan gagal dilaksanakan oleh pemegang kuasa, pemegang izin pengusahaan panas bumi, atau pemegang izin usaha panas bumi yang menyebabkan izin pengusahaan panas bumi dan izin usaha panas bumi dicabut menteri, gubernur, atau bupati/walikota, maka perjanjian jual beli otomatis berakhir.
Demikian pula, kegiatan yang gagal dilaksanakan pengembang panas bumi yang menyebabkan kontrak diakhiri, maka perjanjian jual beli juga otomatis berakhir.
Bagi para pengguna via blackberry, info proyek dan detail tender lainnya dapat dilihat di versi web www.tender-indonesia.com.
|
