|
DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya menyetujui usulan Pemerintah Provinsi Kaltim menggandeng PT Yudhistira untuk berpartisipasi dalam kepemilikan saham di Blok Mahakam. Dewan juga memberi lampu hijau kepada Yudhistira untuk melakukan penjajakan dengan PT Pertamina yang mendapat jatah 30% saham di lapangan migas yang dikelola PT Total E&P Indonesie.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, provinsinya mendapat hak 10% saham dari 30% saham yang menjadi jatah pemerintah pusat melalui Pertamina. "Ini adalah hak daerah, sama seperti di Riau, malah mereka mendapat 50%, dan juga di Cepu dan Bojonegoro yang masing-masing daerah mendapatkan 50% dan juga di Cepu dan Bojonegoro yang masing-masing daerah mendapatkan hak atas pengelolaan sumur minyak," kata Awang.
Sampai saat ini, Awang mengungkapkan, Pemerintah Kaltim masih menggodok rencana kepemilikan saham di Blok Mahakam. "Saya masih membicarakan dengan Pertamina, tetapi ini belum selesai, saya akan jelaskan secara khusus, jangan sepotong-potong, nanti bisa menimbulkan salah persepsi," ujarnya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kaltim Sya'bani menambahkan, pihaknya juga masih menunggu kabar dari pemerintah pusat soal pengajuan izin perpanjangan pengelolaan Blok Mahakam oleh PT Total E&P Indonesie yang berakhir pada 2017 nanti.
Yang jelas, Pemerintah Kaltim sudah menyiapkan diri untuk ikut dalam kepemilikan saham tersebut tanpa harus mengeluarkan duit sepersenpun dari kantong APBD, yakni dengan menggandeng Yudhistira untuk mendekap 10% saham yang akan ditawarkan oleh pemerintah pusat lewat Pertamina. Makanya, "Kami harus mempersiapkan," ujarnya.
Yudhistira adalah perusahaan energi yang disebut-sebut berpengalaman di bidang pengelolaan migas di wilayah Riau.
Bagi para pengguna via blackberry, info proyek dan detail tender lainnya dapat dilihat di versi web www.tender-indonesia.com.
|
