|
Kementerian Pekerjaan Umum mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI agar mengembangkan jalan radial dan jalan lingkar menghubungkan kota-kota satelit di sekitar Jakarta untuk mengurangi kepadatan jalan di tengah kota.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan jalan merupakan salah satu instrumen pembentuk struktur ruang, sehingga pembangunannya harus mampu mengatur keseimbangan antara jumlah penduduk dan kendaraan.
"Saya sudah sampaikan ke Pemrov DKI Jakarta agar membangun jalan yang menghubungkan kota-kota satelit dengan model jalan radial atau jalan lingkar sub-kota. Tujuannya agar kendaraan angkutan barang tidak semuanya bertemu di dalam kota," ujarnya.
Selain itu, dia menuturkan rencana pemerintah DKI Jakarta menyediakan sarana transportasi massal harus didukung sarana infrastruktur jalan yang memadai. "Bolehlah DKI Jakarta mau bangun sarana transportasi, tapi jalan ini juga penting untuk segera dibangun."
Hermanto menambahkan pengembangan kawasan di Jakarta cenderung mengarah ke wilayah Jakarta Selatan, karena lebih banyak ditunjang ketersediaan sumber air yang memadai. Dia mengharapkan penataan kawasan di wilayah Jakarta ini dilakukan dengan strategi penataan ruang dan infrastruktur yang memadai. "Jangan semuanya difokuskan ke Jakarta Selatan. Struktur jalan sebagai pembentuk ruang ini juga perlu ditegakkan."
Pengamat Perumahan dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB) M. Jehansyah Siregar mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta, sebaiknya tidak mengembangkan lagi jalan tol untuk mengatasi kemacetan.
Dia menjelaskan pembangunan jalan tol hanya akan mengakibatkan penambahan pengguna kendaraan bermotor, sehingga tidak mengatasi solusi permasalahan jalan Jakarta. Strategi yang semestinya dikembangkan DKI Jakarta, jelasnya yakni menata kawasan hunian mendekati simpul-simpul perhubungan, seperti terminal bus maupun stasiun kereta api.
Persoalan lain muncul karena pembangunan hunian masih sepenuhnya bergantung pada pengembang. "Semestinya intervensi pemerintah dalam penyediaan hunian ini besar, bukan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar dan lewat pengembang,” katanya.
Akibat ketergantungan pada pengembang ini, masyarakat berpengahsilan rendah tidak mudah mengakses hunian yang akhirnya menimbulkan kawasan kumuh dalam kota (slump area). |
