|
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2011 sebesar Rp 27,021 triliun. Jumlah tersebut naik 9,53% dibandingkan dana APBD DKI 2010 Rp 24,67 triliun.
Angka itu juga lebih besar sekitar Rp 391 miliar dari rencana alokasi APBD 2011 dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI sebesar Rp 26,630 triliun. Diperkirakan, anggaran terbesar dalam alokasi APBD tahun depan masih dalam kegiatan penanganan banjir, transportasi, kesehatan, dan pendidikan di Jakarta. Sebab, keempat program tersebut merupakan kegiatan yang diutamakan dalam RPJMD DKI periode 2007–2012. Usulan kenaikan APBD DKI itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Prijanto di hadapan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pekan lalu, terkait dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan Pemprov DKI pada tahun 2011.
Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Daerah (BPKD) DKI Sukri Bey mengatakan angka yang diusulkan Pemprov DKI dalam APBD 2011 sebesar Rp 27,021 triliun. Namun, angka tersebut belum disampaikan pada DPRD DKI dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2011 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan pada DPRD DKI. "Angka ini masih bisa berubah, karena belum diusulkan dalam KUA PPAS pada DPRD DKI, dan belum dibahas dengan mereka, tapi usulannya memang segitu (Rp 27,021 triliun)," ujar Sukri. Dia menjelaskan, kenaikan alokasi APBD itu berbanding lurus dengan kenaikan target pendapatan DKI tahun depan.
Meski demikian, Sukri tidak menerangkan lebih lanjut berapa kenaikan pendapatan tersebut. "Kami akan sampaikan " tambahnya. Kepala Dinas Pendapatan Daerah DKI Iwan Setiawandi mengatakan penerimaan pajak daerah tertinggi berasal dari sektor pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp 1,6 triliun.Kemudian, disusul dari sektor pajak kendaraan bermotor yang realisasinya mencapai Rp 1,3 triliun. Tingginya penerimaan pajak daerah dari sektor BBNKB dan PKB itu dipicu mulai pulihnya sektor otomotif di Jakarta yang sempat terpuruk pada saat krisis global terjadi akhir tahun 2008 lalu.
"Ke depannya, sektor pajak BBNKB dan PKB itu,dapat kembali membaik karena merupakan sektor pajak andalan di Jakarta selama ini," ujarnya. Terkait penerapan pajak online di Jakarta yang menargetkan 800 wajib pajak dari sektor pajak hiburan, restoran dan hotel menerapkan pajak onlinetahun ini,menurut Iwan, masih terus dilakukan penerapannya. "Hingga akhir Mei 2010, lanjutnya, ada sebanyak 182 outlet yang sudah menerapkan pajak online.
"Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Ahmad Husein Alaydrus menegaskan, pemberlakuan pajak online sudah tidak bisa ditunda lagi. |
