|
Lelang tender pengadaan busway koridor IX (Pinangranti-Pluit) dan koridor X (Cililitan-Tanjung Priok) tertunda. Akibatnya, rencana operasional yang ditargetkan November mendatang, terancam tidak tepat waktu. Bahkan sebagian kalangan dewan mendesak agar angkutan massal itu bisa beroperasi pada pertengahan tahun.
Ketua Komisi B (bidang transportasi) DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin menuturkan, gagalnya lelang tender busway kedua koridor itu akibat jumlah peserta lelang yang tidak memenuhi persyaratan. Sebab, dalam aturan lelang tender, sedikitnya harus diikuti oleh tiga perusahaan. "Hanya dua perusahaan yang ikut. Di antaranya Mayasari Bhakti," ujar dia.
Menurut dia, kegagalan tender itu sebaiknya dikonsultasikan oleh kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga bisa mengambil langkah inisiatif dalam persoalan itu. "Kalau tidak sesuai aturan bisa menjadi masalah," kata politisi asal Partai Keadilan Sejahtera itu.
Pengadaan armada busway kedua koridor itu dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 275 miliar. Namun, spesifikasi kendaraan yang digunakan belum diketahui. "Paling tidak (buatan) Jepang atau Korea, seperti yang sudah ada," tutur Selamat.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, soal gagalnya lelang tender harus disikapi secara serius agar rencana operasional tidak molor lagi. Apalagi, busway kedua koridor itu dinilai telah mengalami keterlambatan selama dua tahun terakhir. "Maksimal harus dioperasikan pada pertengahan tahun ini," tandasnya.
Pria berkacamata ini juga menilai, kegagalan lelang tender sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Banyak kalangan pengusaha yang kurang mendapatkan informasi secara jelas tentang pelaksanaan lelang tender. "Sosialisasi harus lebih giat," tambah Triwisaksana.
Lambannya pengoperasian koridor IX dan X itu berakibat kerusakan terhadap infrastruktur jalan dan halte di sepanjang rute. Umumnya kerusakan terjadi pada bagian lantai dan dinding halte. Hal itu terjadi juga lantaran lemahnya pengawasan.
Kerusakan itu segera ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI. Ditargetkan selesai sebelum bulan November. DPU bertanggung jawab atas perbaikan separator. Sedangkan untuk perbaikan halte menjadi tanggungan Dishub DKI. Perbaikan seluruh halte yang mengalami kerusakan diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 2 miliar.
|
