|
(Banda Aceh) Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Darmuda menyatakan, sebaiknya pabrik minyak sawit mentah (CPO) dibangun swasta, bukan investasi dari pemerintah melalui alokasi dana pemerintah.
"Terlalu banyak risikonya jika pabrik CPO dibangun dari dana APBD. Karena itu saya menyarankan agar sebaiknya pemerintah mencari swasta untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di daerahnya masing-masing," katanya.
Hal itu disampaikan terkait usulan anggaran pembangunan pabrik CPO yang diajukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) senilai lebih kurang Rp 30 miliar ke DPRA.
Darmuda menyatakan, pihaknya tidak bermaksud menolak pembangunan pabrik CPO untuk menampung tandan buah segar (TBS) Sawit masyarakat di Abdya.
"Pertanyaan kami apakah pabrik itu benar dibutuhkan rakyat. Kalau memang belum mendesak maka sebaiknya tidak menggunakan dana pemerintah," tambahnya.
Pagu yang diusulkan Pemerintah Abdya untuk rencana pembangunan pabrik CPO itu bersumber dari alokasi dana otonomi khusus (Otsus) 2010.
Di pihak lain, Darmuda juga menyarankan Pemerintah Kabupaten Abdya agar menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan untuk membangun pabrik CPO tersebut.
"Misalnya dengan pihak PTPN yang mungkin juga memiliki keinginan untuk mendirikan pabrik CPO, itu bisa dilakukan oleh Pemerintah Abdya," tambahnya.
Puluhan ribu hektare areal kelapa sawit rakyat yang dikembangkan di seluruh kecamatan setempat diperkirakan akan berproduksi secara besar-besaran dua tahun ke depan.
|
