|
Nasib kelanjutan kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam Proyek Asahan di Sumatera Utara bakal di tentukan tahun ini. Pemerintah RI akan membentuk tim perundingan yang dipimpin langsung Menteri Perindustrian M.S. Hidayat.
Saat ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, tim teknis yang sudah lebih dulu lahir sedang melakukan inventarisasi. Sekaligus, "Kajian dari seluruh aspek untuk mengembangkan opsi-opsi yang akan diajukan dalam perundingan," kata Hatta.
Begitu kajian selesai dan menghasilkan sejumlah opsi, pemerintah langsung membentuk tim perunding. "Semua opsi kami pelajari dulu dan pertimbangkan dengan baik untuk kepentingan nasional," ujar Hatta. Yang jelas, dia menambahkan, pemerintah belum memutuskan kongsi dengan Negeri Matahari Terbit tersebut atau tidak.
Perundingan mengenai nasib kerjasama Proyek Asahan, harus kelar tahun ini juga, apapun hasilnya. "Keputusan itu berdasarkan perjanjian dengan Jepang pada tiga tahun lalu, kalau tidak salah perundingan harus selesai pada Oktober 2010 nanti," kata Hatta.
Proyek Asahan merupakan kerjasama antara Pemerintah RI dan 12 investor asal Jepang yang diteken pada 1975 silam di Tokyo. Bentuknya, berupa pabrik aluminium dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan memanfaatkan air dari Sungai Asahan.
Ke-12 investor Jepang tersebut kemudian membentuk perusahaan patungan yang diberi nama Nippon Asahan Aluminium Co.Ltd. Pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan kemudian mendirikan PT Asahan Indonesia Aluminium (Inalum) pada 1976 untuk membangun dan mengelola pabrik aluminium dan PLTA Asahan II.
Kerjasama ini berlangsung selama 30 tahun dengan kesempatan peninjauan ulang kontrak pada 2010. Saat ini, Pemerintah RI mendekap 41,12% saham Inalum dari awalnya cuma 10%.
Menteri Perindustrian M.S.Hidayat menjelaskan, tim teknis juga bertugas mengumpulkan data kemudian membuat berbagai macam skenario, yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil keputusan atas kelanjutan kerjasama Proyek Asahan. Nantinya, "Keputusan itu harus menguntungkan untuk kepentingan nasional, karena posisi Indonesia lebih kuat," tegas dia.
|
