|
(Surabaya) Progres pembangunan jalur lintas selatan di Jawa Timur hingga kini masih terkendala proses pembebasan lahan khususnya milik Perum Perhutani, bahkan sekitar 42,4% lahan yang dibutuhkan merupakan milik BUMN itu yang juga belum bisa dibebaskan.
Berdasarkan data Komisi D (Pembangunan) DPRD Jatim, dari 618,8 kilometer panjang jalur lintas selatan, 265,8 kilometer di antaranya merupakan lahan milik Perhutani. Jalur ini melewati delapan kabupaten.
Wakil Ketua Komisi D (Pembangunan) DPRD Jatim Mahdi mengatakan selain minimnya anggaran, kendala pembebasan lahan juga merupakan kendala utama pembangunan jalur lintas selatan.
Fakta itu terungkap, setelah pihaknya melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan proyek itu di Kabupaten Malang, pekan ini.
"Pemerintah kabupaten/kota mengeluhkan alotnya pembebasan lahan milik Perhutani. Kecuali Pacitan, pembebasan lahannya sudah tidak ada masalah," ungkapnya.
Menurut Mahdi, sampai saat ini antara Perhutani dan pemkab/kota setempat masih belum sepakat soal kompensasi. Perhutani tetap berkukuh menginginkan agar kompensasi pembebasan lahan di lakukan dengan sistem satu banding satu.
Apalagi lahan yang dipakai untuk jalur lintas selatan adalah seluas 1 hektare, pemerintah kabupaten/kota juga harus menggantinya dengan jumlah yang sama, sedangkan pohon yang ditebang akan diganti dengan uang berdasarkan usia pohon.
"Dananya minim, pemerintah kabupaten/kota merasa berat apalagi memakai sistem itu," kata dia.
Karena itu, Mahdi berharap agar Perhutani lebih longgar dalam soal pembebasan lahan untuk pembangunan proyek ini, mengingat, pembangunannya diperuntukan bagi kepentingan masyarakat di wilayah selatan Jatim.
Anggota Komisi D lainnya Hasan Irsyad menuturkan saat ini setiap kilometer jalan membutuhkan biaya Rp 10,5 miliar. Biaya itu berdasarkan asumsi dalam APBN dan APBD.
"Pada awal proyek 2002, diperkirakan dana pembangunan total Rp 3,5 triliun. Dengan estimasi terkini, dibutuhkan Rp 7,7 triliun untuk menyelesaikan jalan lintas selatan," ujarnya. |
