|
Rencana pembangunan industri penyulingan minyak bumi terintegrasi (refinery) di Tuban dan Balongan terhambat negosiasi insentif fiskal yang berlarut-larut.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan pemerintah masih mengkaji pemberian insentif tambahan bagi rencana kerja sama pembangunan dua proyek refinary tersebut. "Masih diperlukan waktu untuk memperbaiki studi kelaikan yang sedang dibuat Pertamina. Setelah lengkap, baru akan dirapatkan lagi oleh Wakil Presiden dengan menteri-menteri terkait," katanya.
Kompleks penyulingan minyak bumi Balongan adalah rencana kerja sama investasi Pertamina dan Kuwait Petroleum Company, sedangkan kilang minyak bumi Tuban merupakan kerja sama antara BUMN tersebut dan studi Aramco.
Realisasi pendirian masing-masing pabrik tersebut diperkirakan membutuhkan investasi senilai US$ 8 miliar-US$ 10 miliar.
Hidayat mengungkapkan sampai saat ini pemerintah dan Pertamina belum mencapai titik temu dengan KPC dalam perundingan terkait 4-5 permintaan perusahaan Timur Tengah tersebut. "(Insentif tambahan) yang diminta kemarin sudah dinegosiasi oleh biro Pertamina di Dubai dan sudah banyak kemajuan. Tinggal 4-5 hal lagi, (semuanya) negotiable," kata Menperin.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina M. Harun mengatakan realisasi pembangunan kilang minyak di Tuban dan Balongan tergantung keputusan pemerintah. "Semua bisa langsung jalan jika insentif fiskal yang diminta diberikan pemerintah. Sekarang tergantung posisi pemerintah."
Dia mengatakan pembangunan dua kilang tersebut penting untuk mencapai keinginan pemerintah menghentikan impor BBM pada 2018, serta membentuk industri migas dan petrokimia yang terintegrasi.
KPC dan Aramco, jelasnya, masing-masing bersedia menjamin pasokan crude oil sebanyak 300.000 barel per hari untuk diolah di Indonesia.
Untuk mendapatkan info detail ratusan proyek setiap hari, anda dapat mendaftar menjadi member (PREMIUM dan GOLD).
|
