|
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan dana pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di perkotaan dan perdesaan sebesar Rp 65,26 triliun untuk empat tahun mendatang. Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Dannya Sutjiono mengatakan, dana tersebut dibutuhkan untuk mencapai target layanan air minum sesuai tujuan pembangunan milenium (MDGs) 2015 yang menjangkau 68,87% dari total penduduk.
"Kebutuhan dana untuk periode 2011-2014 diperkirakan Rp 65,26 triliun. Dan, itu harus dipenuhi dari seluruh pihak, bukan hanya dari APBN, tapi juga dari swasta," kata Danny.
Danny memerinci pendanaan dari APBN hanya sekitar Rp 31,62 triliun atau 48,5% dari total kebutuhan dana dan Rp 6 triliun berasal dari dana alokasi khusus/DAK (9%). Sedangkan anggaran dari APBD, PDAM, perbankan, dan kerja sama pemerintah swasta (PPP) ditargetkan sebesar Rp 27,64 triliun atau sekitar 42,5% dari total kebutuhan dana.
Sumber pendanaan dari PDAM, perbankan, dan PPP, kata dia, sebagian besar bakal dipergunakan untuk mendukung pencapaian target pelayanan air minum di kawasan perkotaan. Dana tersebut bakal digunakan untuk menambah unit produksi, jaringan distribusi, dan sambung layanan air ke rumah-rumah.
"Program SPAM perkotaan, saya kira membutuhkan anggaran sekitar Rp 53,17 triliun. Dari jumlah itu, Rp 27,64 triliun di antaranya berasal dari APBD, PDAM, perbankan, dan swasta," imbuh dia.
Danny menuturkan, tingginya kebutuhan pendanaan mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya guna memfasilitasi agar pihak swasta maupun PDAM tertarik membiayai proyek tersebut. Langkah pemerintah di antaranya adalah melalui penyaluran pinjaman dari perbankan untuk penyehatan kinerja PDAM. Dalam kerangka restrukturisasi utang, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 4,2 triliun untuk menyelesaikan utang 175 PDAM.
Untuk mendapatkan info detail ratusan proyek setiap hari, anda dapat mendaftar menjadi member (PREMIUM dan GOLD).
|
