|
Pemerintah membutuhkan alokasi anggaran Rp 8,63 triliun selama 2011-2014 untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) di 36.000 desa.
Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Danny Sutjiono mengatakan program tersebut diantaranya untuk peningkatan kualitas sarana SPAM BJP dan perubahan prilaku higienis masyarakat rawan air dan penyakit.
Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut diperlukan sokongan dana dari berbagai elemen baik dari APBN, APBD, Dana Alokasi Khusus air minum, dan swadaya masyarakat.
"Prakiraan total kebutuhan untuk pembangunan SPAM BPJ pada 36.000 desa di seluruh Indonesia hingga 2014 mencapai Rp 8,63 triliun," ujarnya.
Danny merinci kebutuhan tersebut yakni Rp 6 triliun untuk pembangunan SPAM non perpipaan untuk individual atau komunal yang berasal dari DAK dan swadaya air minum.
Sementara untuk peningkatan kualitas sarana BJP meliputi surveilans kualitas air minum BJP, stimulan penyelenggaraan air minum rumah tangga dengan perkiraan anggaran Rp 2 triliun dari APBN dan DAK.
Selain itu, sambungnya, pemerintah melalui dana APBN dan APBD juga akan mengalokasikan anggaran Rp 360 miliar untuk perubahan prilaku higienis masyarakat rawan air dan rawan penyakit.
Program ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan target MDGs (Millenium Development Goals) pada 2015," ujarnya.
Untuk mendapatkan info detail ratusan proyek setiap hari, anda dapat mendaftar menjadi member (PREMIUM dan GOLD).
|
