|
(Sumatra Utara) Sembilan proyek jalan provinsi di delapan kabupaten yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Sumatera Utara (Sumut) terbengkalai atau tidak tuntas dikerjakan.
Kesembilan proyek itu yakni, Peningkatan Jalan Pematangsiantar – Tiga Runggu di Kabupaten Simalungun dengan nilai kontrak Rp 12,1 miliar, Pembangunan Jalan Kuta Rakyat – Batas Langkat di Karo Rp 2,3 miliar, Pembangunan Jalan Pakkat – Parlilitan – Batas Tapanuli Tengah (Tapteng) di Humbang Hasundutan (Humbahas) Rp 4,8 miliar dan Pembangunan Jalan Dolok Sanggul – Pakkat – Batas Tapteng Rp 4 miliar.
Kemudian, Peningkatan Jalan Sorkam Kiri – Barus di Tapteng Rp 8,4 miliar, Pergantian Jembatan Aek Gambir pada Ruas Jalan Pulo Rakyat – Batas Toba Samosir (Tobasa) di Asahan Rp 1,6 miliar, Pembangunan Jalan Sipenggeng – Marancar – Sipirok di Tapanuli Selatan (Tapsel) Rp 5,7 miliar dan Pembangunan Jalan Sipiongot – Batas Labuhanbatu di Padanglawas Utara (Paluta) Rp 3,3 miliar.
Anggota Komisi D DPRD Sumut Ajib Shah mengatakan, kondisi ini tentu saja menyebabkan kerugian pada masyarakat yang tidak bisa merasakan efek pembangunan secara penuh. Selain itu, kontraktor juga turut dirugikan. "Kemudian anggaran yang tersisa karena pemutusan kontrak ini menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Apakah bisa dianggarkan lagi, tentu saja perlu pembahasan lebih jauh," ungkapnya.
Menurut dia, salah satu kendala sehingga banyak proyek jalan provinsi yang terbengkalai adalah kelangkaan aspal. Sebab hampir di semua daerah aspal baru ada di triwulan ke empat setiap tahunnya. "Makanya kami juga akan memanggil pihak-pihak terkait soal aspal ini. Jangan sampai ketersediaan aspal jadi kendala pembangunan," tuturnya.
Bagi para pengguna via blackberry, info proyek dan detail tender lainnya dapat dilihat di versi web www.tender-indonesia.com. |
