|
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai keterlibatan dana dari lembaga keuangan internasional memperparah ketimpangan sosial dan kehancuran lingkungan pesisir.
Sekjen Kiara Riza Damanik mengatakan kucuran dana dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) tidak dibarengi keberhasilan nyata di lapangan. Data Kiara menunjukkan utang sektor kelautan Indonesia terhadap ADB meningkat 80,18% sejak 1970 hingga 2006. Rinciannya pada 1970-1979 utang Indonesia US$ 23,698 juta dan pada 2000-1006 sebesar US$ 119,57 juta.
"Sayangnya, pembengkakan dana pinjaman tersebut justru melahirkan program dan kebijakan yang menjauhkan masyarakat pesisir dan nelayan dari sumber daya alam yang mereka miliki. Tak sedikit pula, yang semakin masif kerusakan lingkungannya," kata Riza.
Dia menjelaskan program seperti COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program), CTI (Coral Triangle Initiative), dan SAVER (Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction) diinisiasi untuk memperluas praktik privatisasi serta komersialisasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Program-program itu dikerjakan dengan kedok pengentasan kemiskinan, konservasi eksosistem pesisir dan, yang terakhir, menggunakan isu perubahan iklim. Proyek SAVER menempatkan warga di Kabupaten Langkat Sumatra Utara sebagai obyek di dalam proposal utang, tanpa ada perbaikan nyata. Salah satunya, menyediakan lapangan kerja.
"Dalam hal pemberdayaan komunitas, proyek itu telah gagal mencapai sasarannya," tutur Presidium Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Region Sumatera Tajjruddin Hasibuan.
Riza minta pemerintah menghentikan proposal utang. Langkah awal yakni segera menjalankan audit, yakni evaluasi aspek ekologi dan sosial yang menyeluruh atas proyek-proyek utang di sektor kelautan dan perikanan.
"Guna menghindari kerugian yang lebih besar ke depannya," tukasnya.
Bagi para pengguna via blackberry, info proyek dan detail tender lainnya dapat dilihat di versi web www.tender-indonesia.com.
|
