|
Pemerintah menawarkan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) senilai Rp 4.000 triliun. Rencana pembangunan ekonomi ini akan digelar selama periode 2011-2025 pada enam koridor ekonomi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat meresmikan program ini, mengatakan rencana induk diperlukan agar arah kebijakan pemerintah jelas. "Mustahil tanpa rencana, tanpa master plan, bisa kamu lakukan," ujarnya. Untuk itu, kata dia, "Kami mesti mempercepat dan memperluas ekonomi Indonesia, agar ekonomi nasional tumbuh kuat."
Peluncuran program MP3EI ditandai dengan pemancangan perdana (ground breaking) di empat wilayah: Sei Mangke (Sumatera Utara), Cilegon (Jawa Barat), Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Timika (Papua). Total proyek di empat wilayah ini sebanyak 17 proyek. "Nilainya sekitar Rp 190 triliun," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Tujuh belas proyek tersebut merupakan bagian dari serangkaian proyek yang pembangunannya ditargetkan mulai tahun ini dan tuntas pada 2014. Sumber dana proyek itu, menurut dia, berasal dari badan usaha milik negara, swasta, investasi asing, dan anggaran negara.
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mengatakan perusahaan negara akan berkontribusi 60-70 persen pada program ini. Kontribusi yang diberikan dalam bentuk pendanaan.
Perusahaan negara yang bakal terlibat, di antaranya PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Untuk mendukung pelaksanaan program MP3EI, Kementerian akan menaikkan jumlah belanja modal (capital expenditure) selama 2011-2014 sebesar Rp 836 triliun dari sebelumnya Rp 383 triliun.
Dari kebutuhan biaya sekitar Rp 4.000 triliun, pemerintah akan mengalokasikan dana Rp 544 triliun. "Ini dari kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia Rp 755 triliun," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana.
Selain dari dana pemerintah, pembiayaan program ini berasal dari kerja sama pemerintah swasta (public private partnership) Rp 211 triliun.
Armida menjabarkan, dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan jalan Rp 143 triliun, rel kereta api Rp 138 triliun, pelabuhan Rp 49 triliun, bandar udara Rp 14 triliun, energi Rp 288 triliun, utilitas Rp 8 triliun, telematika Rp 102 triliun, dan infrastruktur lainnya Rp 13 triliun.
Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut rencananya akan dibagi di setiap koridor ekonomi nasional. Untuk koridor Jawa, mendapat 28 persen atau Rp 213 triliun dari dana pembangunaninfrastruktur. Adapun sisanya, 72 persen atau Rp 542 triliun, akan disebar pada koridor ekonomi lainnya, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku.
Bagi para pengguna via blackberry, info proyek dan detail tender lainnya dapat dilihat di versi web www.tender-indonesia.com.
|
